Legal / Compliance
Legal / Compliance
Membantu Anda mulai dari konsultasi hingga litigasi hukum
Membantu Anda mulai dari konsultasi hingga litigasi hukum
Membantu Anda mulai dari konsultasi hingga litigasi hukum
Membantu Anda mulai dari konsultasi hingga litigasi hukum
Membantu Anda mulai dari konsultasi hingga litigasi hukum
Pengetahuan Mendalam
Tim profesional kami memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum dan regulasi yang berlaku.
Kami menawarkan solusi berkualitas tinggi dengan harga yang ramah
di kantong.
Pengalaman Praktis
Pengalaman dalam menangani berbagai kasus dapat memberikan solusi yang efektif.
Pencegahan Masalah
Anda dapat menghindari kesalahan hukum yang berpotensi merugikan bisnis Anda.
Kami mengutamakan kecepatan untuk memberikan respon dalam waktu
30 menit.
Pendekatan Strategis
Merumuskan strategi hukum yang tepat untuk mencapai hasil terbaik bagi Anda.
Merumuskan strategi hukum yang tepat untuk mencapai hasil terbaik
bagi Anda.
Merumuskan strategi hukum yang tepat untuk mencapai hasil terbaik
bagi Anda.
Pilih Paket Sesuai Kebutuhan Anda
Pendirian Perusahaan
Business License
Agreement Document Creation
ISO Consulting 27001:2022
HAKI
Lainnya
Pendirian PT Non Perorangan
Mulai dari
Rp 5 juta
Berbagai manfaat bisnis dengan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas.
Pendirian PT Perorangan
Mulai dari
Rp 1.5 juta
Dapatkan manfaat dari Perseroan Terbatas yang dimiliki secara pribadi.
Pendirian CV
Mulai dari
Rp 3.5 juta
Pilihan tepat untuk usaha bermodal kecil, keputusan yang lebih praktis, dan pajak yang ringan.
Pendirian Firma
Mulai dari
Rp 3.5 juta
Firma yang sesuai bagi Anda yang memerlukan badan usaha berbentuk persekutuan.
Pendirian Yayasan
Mulai dari
Rp 6 juta
Bentuk badan hukum untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.
Pendirian Koperasi
Mulai dari
Rp 7.5 juta
Badan hukum yang dibentuk oleh individu atau Badan Hukum Koperasi.
Pendirian Perkumpulan
Mulai dari
Rp 12.5 juta
Bagi Anda yang ingin mendirikan perkumpulan tanpa tujuan pembagian keuntungan.
Halaman 1 dari 2
Pilih Paket Sesuai Kebutuhan Anda
Pendirian Perusahaan
Business License
Agreement Document Creation
ISO Consulting 27001:2022
HAKI
Lainnya
Pendirian PT Non Perorangan
Mulai dari
Rp 5 juta
Berbagai manfaat bisnis dengan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas.
Pendirian PT Perorangan
Mulai dari
Rp 1.5 juta
Dapatkan manfaat dari Perseroan Terbatas yang dimiliki secara pribadi.
Pendirian CV
Mulai dari
Rp 3.5 juta
Pilihan tepat untuk usaha bermodal kecil, keputusan yang lebih praktis, dan pajak yang ringan.
Pendirian Firma
Mulai dari
Rp 3.5 juta
Firma yang sesuai bagi Anda yang memerlukan badan usaha berbentuk persekutuan.
Pendirian Yayasan
Mulai dari
Rp 6 juta
Bentuk badan hukum untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.
Pendirian Koperasi
Mulai dari
Rp 7.5 juta
Badan hukum yang dibentuk oleh individu atau Badan Hukum Koperasi.
Pendirian Perkumpulan
Mulai dari
Rp 12.5 juta
Bagi Anda yang ingin mendirikan perkumpulan tanpa tujuan pembagian keuntungan.
Halaman 1 dari 2
Pilih Paket Sesuai Kebutuhan Anda
Pendirian Perusahaan
Business License
Agreement Document Creation
ISO Consulting 27001:2022
HAKI
Lainnya
Pendirian PT Non Perorangan
Mulai dari
Rp 5 juta
Berbagai manfaat bisnis dengan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas.
Pendirian PT Perorangan
Mulai dari
Rp 1.5 juta
Dapatkan manfaat dari Perseroan Terbatas yang dimiliki secara pribadi.
Pendirian CV
Mulai dari
Rp 3.5 juta
Pilihan tepat untuk usaha bermodal kecil, keputusan yang lebih praktis, dan pajak yang ringan.
Pendirian Firma
Mulai dari
Rp 3.5 juta
Firma yang sesuai bagi Anda yang memerlukan badan usaha berbentuk persekutuan.
Pendirian Yayasan
Mulai dari
Rp 6 juta
Bentuk badan hukum untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.
Pendirian Koperasi
Mulai dari
Rp 7.5 juta
Badan hukum yang dibentuk oleh individu atau Badan Hukum Koperasi.
Pendirian Perkumpulan
Mulai dari
Rp 12.5 juta
Bagi Anda yang ingin mendirikan perkumpulan tanpa tujuan pembagian keuntungan.
Pilih Paket Sesuai Kebutuhan Anda
Pendirian Perusahaan
Business License
Agreement Document Creation
ISO Consulting 27001:2022
HAKI
Lainnya
Pendirian PT Non Perorangan
Mulai dari
Rp 5 juta
Berbagai manfaat bisnis dengan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas.
Pendirian PT Perorangan
Mulai dari
Rp 1.5 juta
Dapatkan manfaat dari Perseroan Terbatas yang dimiliki secara pribadi.
Pendirian CV
Mulai dari
Rp 3.5 juta
Pilihan tepat untuk usaha bermodal kecil, keputusan yang lebih praktis, dan pajak yang ringan.
Pendirian Firma
Mulai dari
Rp 3.5 juta
Firma yang sesuai bagi Anda yang memerlukan badan usaha berbentuk persekutuan.
Pendirian Yayasan
Mulai dari
Rp 6 juta
Bentuk badan hukum untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.
Pendirian Koperasi
Mulai dari
Rp 7.5 juta
Badan hukum yang dibentuk oleh individu atau Badan Hukum Koperasi.
Pendirian Perkumpulan
Mulai dari
Rp 12.5 juta
Bagi Anda yang ingin mendirikan perkumpulan tanpa tujuan pembagian keuntungan.
Pilih Paket Sesuai Kebutuhan Anda
Pendirian Perusahaan
Business License
Agreement Document Creation
ISO Consulting 27001:2022
HAKI
Lainnya
Pendirian PT Non Perorangan
Mulai dari
Rp 5 juta
Berbagai manfaat bisnis dengan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas.
Pendirian PT Perorangan
Mulai dari
Rp 1.5 juta
Dapatkan manfaat dari Perseroan Terbatas yang dimiliki secara pribadi.
Pendirian CV
Mulai dari
Rp 3.5 juta
Pilihan tepat untuk usaha bermodal kecil, keputusan yang lebih praktis, dan pajak yang ringan.
Pendirian Firma
Mulai dari
Rp 3.5 juta
Firma yang sesuai bagi Anda yang memerlukan badan usaha berbentuk persekutuan.
Pendirian Yayasan
Mulai dari
Rp 6 juta
Bentuk badan hukum untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.
Pendirian Koperasi
Mulai dari
Rp 7.5 juta
Badan hukum yang dibentuk oleh individu atau Badan Hukum Koperasi.
Pendirian Perkumpulan
Mulai dari
Rp 12.5 juta
Bagi Anda yang ingin mendirikan perkumpulan tanpa tujuan pembagian keuntungan.
Halaman 1 dari 2
Kelengkapan Data Dokumen Persyaratan
Kelengkapan Data Dokumen Persyaratan
Kelengkapan Data Dokumen Persyaratan
Nama Perusahaan
Nama Perusahaan
Nama Perusahaan
Menggunakan minimal 3 kata & tidak boleh Bahasa Inggris
Menggunakan minimal 3 kata & tidak boleh Bahasa Inggris
Alamat
Alamat
Alamat
Alamat PT yang akan didaftarkan
Alamat PT yang akan didaftarkan
Bidang Usaha
Bidang Usaha
Bidang Usaha
Jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan perusahaan
Jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan perusahaan
Struktur Modal
Struktur Modal
Struktur Modal
Jumlah struktur modal perusahaan
Jumlah struktur modal perusahaan
Susunan Pengurus
Susunan Pengurus
Susunan Pengurus
Struktur susunan Direksi & Komisaris
Struktur susunan Direksi & Komisaris
Susunan Pemegang Saham
Susunan Pemegang Saham
Susunan Pemegang Saham
Struktur susunan kepemilikan perusahaan
Struktur susunan kepemilikan perusahaan
Kelengkapan Dokumen
Kelengkapan Dokumen
Kelengkapan Dokumen
Menyertakan KTP & NPWP
Menyertakan KTP & NPWP
Memilih Bidang Usaha
Memilih Bidang Usaha
Memilih Bidang Usaha
Lebih mudah untuk memilih bidang usaha yang sesuai dengan perusahaan Anda dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
Lebih mudah untuk memilih bidang usaha yang sesuai dengan perusahaan Anda dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
Lebih mudah untuk memilih bidang usaha yang sesuai dengan perusahaan Anda dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
Dasar Hukum
No.
Peraturan
Tentang
Keterangan
1.
UU No 8 tahun 1995
Pasar Modal
Syarat dan ketentuan pihak-pihak (salah satunya adalah PT) dan instrumen pasar modal.
2.
UU No 11 tahun 2020
Cipta Kerja
Mengubah ketentuan tentang Perseroan Perorangan, yaitu perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.
3.
UU No 25 tahun 2007
Penanaman Modal
Bagaimana dan tata cara investasi penanaman modal baik oleh investor lokal atau investor asing.
4.
UU No 40 tahun 2007
Perseroan Terbatas (UUPT)
Sumber hukum utama pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia.
5.
PP No. 5 Tahun 2021
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
6.
PP No. 7 Tahun 2016
Perubahan Modal Dasar PT
Khusus untuk usaha dengan kriteria UMKM, maka Modal Dasar ditentukan sesuai kesepakatan. Dan 25% dari Modal Dasar tersebut harus disetor dan ditempatkan.
7.
PP No. 7 Tahun 2021
Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kriteria usaha mikro, kecil, menengah dan besar di Indonesia.
8.
PP No. 8 Tahun 2021
Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
Modal dasar bagi usaha mikro dan kecil.
9.
PP No 27 tahun 1998
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan PT
Bagaimana cara penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan PT
10.
PP No. 43 Tahun 2011
Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama PT
Nama PT lokal harus menggunakan nama dalam Bahasa Indonesia.
11.
PP No 47 Tahun 2012
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT (CSR)
PT yang menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan kegiatan CSR.
12.
Permenkumham No. 21 Tahun 2021
Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Tata cara permohonan pengesahan dan perubahan anggaran dasar serta dokumen yang perlu disampaikan kepada Menteri melalui sistem SABH untuk pendirian PT.
Dasar Hukum
No.
Peraturan
Tentang
Keterangan
1.
UU No 8 tahun 1995
Pasar Modal
Syarat dan ketentuan pihak-pihak (salah satunya adalah PT) dan instrumen pasar modal.
2.
UU No 11 tahun 2020
Cipta Kerja
Mengubah ketentuan tentang Perseroan Perorangan, yaitu perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.
3.
UU No 25 tahun 2007
Penanaman Modal
Bagaimana dan tata cara investasi penanaman modal baik oleh investor lokal atau investor asing.
4.
UU No 40 tahun 2007
Perseroan Terbatas (UUPT)
Sumber hukum utama pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia.
5.
PP No. 5 Tahun 2021
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
6.
PP No. 7 Tahun 2016
Perubahan Modal Dasar PT
Khusus untuk usaha dengan kriteria UMKM, maka Modal Dasar ditentukan sesuai kesepakatan. Dan 25% dari Modal Dasar tersebut harus disetor dan ditempatkan.
7.
PP No. 7 Tahun 2021
Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kriteria usaha mikro, kecil, menengah dan besar di Indonesia.
8.
PP No. 8 Tahun 2021
Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
Modal dasar bagi usaha mikro dan kecil.
9.
PP No 27 tahun 1998
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan PT
Bagaimana cara penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan PT
10.
PP No. 43 Tahun 2011
Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama PT
Nama PT lokal harus menggunakan nama dalam Bahasa Indonesia.
11.
PP No 47 Tahun 2012
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT (CSR)
PT yang menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan kegiatan CSR.
12.
Permenkumham No. 21 Tahun 2021
Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Tata cara permohonan pengesahan dan perubahan anggaran dasar serta dokumen yang perlu disampaikan kepada Menteri melalui sistem SABH untuk pendirian PT.
Dasar Hukum
No.
Peraturan
Tentang
Keterangan
1.
UU No 8 tahun 1995
Pasar Modal
Syarat dan ketentuan pihak-pihak (salah satunya adalah PT) dan instrumen pasar modal.
2.
UU No 11 tahun 2020
Cipta Kerja
Mengubah ketentuan tentang Perseroan Perorangan, yaitu perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.
3.
UU No 25 tahun 2007
Penanaman Modal
Bagaimana dan tata cara investasi penanaman modal baik oleh investor lokal atau investor asing.
4.
UU No 40 tahun 2007
Perseroan Terbatas (UUPT)
Sumber hukum utama pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia.
5.
PP No. 5 Tahun 2021
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
6.
PP No. 7 Tahun 2016
Perubahan Modal Dasar PT
Khusus untuk usaha dengan kriteria UMKM, maka Modal Dasar ditentukan sesuai kesepakatan. Dan 25% dari Modal Dasar tersebut harus disetor dan ditempatkan.
7.
PP No. 7 Tahun 2021
Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kriteria usaha mikro, kecil, menengah dan besar di Indonesia.
8.
PP No. 8 Tahun 2021
Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
Modal dasar bagi usaha mikro dan kecil.
9.
PP No 27 tahun 1998
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan PT
Bagaimana cara penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan PT
10.
PP No. 43 Tahun 2011
Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama PT
Nama PT lokal harus menggunakan nama dalam Bahasa Indonesia.
11.
PP No 47 Tahun 2012
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT (CSR)
PT yang menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan kegiatan CSR.
12.
Permenkumham No. 21 Tahun 2021
Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Tata cara permohonan pengesahan dan perubahan anggaran dasar serta dokumen yang perlu disampaikan kepada Menteri melalui sistem SABH untuk pendirian PT.
Dasar Hukum
No.
Peraturan
Tentang
Keterangan
1.
UU No 8 tahun 1995
Pasar Modal
Syarat dan ketentuan pihak-pihak (salah satunya adalah PT) dan instrumen pasar modal.
2.
UU No 11 tahun 2020
Cipta Kerja
Mengubah ketentuan tentang Perseroan Perorangan, yaitu perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.
3.
UU No 25 tahun 2007
Penanaman Modal
Bagaimana dan tata cara investasi penanaman modal baik oleh investor lokal atau investor asing.
4.
UU No 40 tahun 2007
Perseroan Terbatas (UUPT)
Sumber hukum utama pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia.
5.
PP No. 5 Tahun 2021
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
6.
PP No. 7 Tahun 2016
Perubahan Modal Dasar PT
Khusus untuk usaha dengan kriteria UMKM, maka Modal Dasar ditentukan sesuai kesepakatan. Dan 25% dari Modal Dasar tersebut harus disetor dan ditempatkan.
7.
PP No. 7 Tahun 2021
Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kriteria usaha mikro, kecil, menengah dan besar di Indonesia.
8.
PP No. 8 Tahun 2021
Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
Modal dasar bagi usaha mikro dan kecil.
9.
PP No 27 tahun 1998
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan PT
Bagaimana cara penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan PT
10.
PP No. 43 Tahun 2011
Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama PT
Nama PT lokal harus menggunakan nama dalam Bahasa Indonesia.
11.
PP No 47 Tahun 2012
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT (CSR)
PT yang menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan kegiatan CSR.
12.
Permenkumham No. 21 Tahun 2021
Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Tata cara permohonan pengesahan dan perubahan anggaran dasar serta dokumen yang perlu disampaikan kepada Menteri melalui sistem SABH untuk pendirian PT.
Masih bingung untuk memilih service apa? Hubungi kami!
Supported by our trusted partners
Masih bingung untuk memilih service apa? Hubungi kami!
Supported by our trusted partners
Masih bingung untuk memilih service apa? Hubungi kami!
Supported by our trusted partners
Masih bingung untuk memilih service apa? Hubungi kami!
Supported by our trusted partners
Masih bingung untuk memilih service apa? Hubungi kami!
Supported by our trusted partners